Portal Informasi Papua: Indonesia Article

Results for "Indonesia Article"

Newpapua - PT Telkomsel Regional Papua-Maluku berencana menambah 17 perangkat Base Transceriver Station (BTS) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dalam tahun ini.

"Penambahan 17 perangkat Base Transceriver Station (BTS) di Jayawijaya itu untuk jaringan 3G dan 4G," kata Muhammad Kadri, Corporate Communications Regional Papua - Maluku, melalui telepon selulernya, Rabu.

Penambahan BTS, lanjut Muhammad, merupakan peningkatan pelayanan komunikasi baik telepon maupun pesan singkat dan data bagi 141 ribu pelanggan di kabupaten itu.

Muhammad mengakui untuk daerah berkembang seperti Jayawijaya perlu pembenahan sebab pengguna jasa telkomsel terus meningkat dan jika tidak diantisipasi maka dapat berdampak terhadap kurang optimalnya pelayanan.

Salah satu persoalan yang dihadapi telkomsel wilayah Wamena, kata dia, pelanggan mengeluhkan suara pantul atau mendengar suara sendiri saat menerima bahkan melakukan panggilan telepon.

"Suara pantul itu disebabkan karena pengguna sudah semakin banyak sehingga kapasitas menjadi terbatas. Namun kami berupaya menambah kapasitas dan melakukan pergantian perangkat yang kami datangkan dari luar," katanya.

Mewakili pihak telkomsel, Muhammad meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya atas ketidak nyamanan yang dirasakan hampir dua bulan itu.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Jayawijaya Yohanis Walilo, minta PT Telkomsel Cabang Wamena bekerja profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebab hingga kini jaringan telepon gengam dan internet masih bermasalah.

"Masyarakat merasa terganggu dengan pelayanan telkomsel selaku penyedia jaringan internet, dan kadang - kadang kami kalau mau kirim laporan atau surat penting (surat elektronik) pasti saja terlambat karena jaringan yang tidak stabil," kata Yohanis. (*)

Indonesia , Indonesia Article , Majulah Papua , Save Papua

Telkomsel berencana tambah 17 BTS di Jayawijaya

Papua Tercinta Wednesday, April 12, 2017

NewsPapua - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap seluruh provinsi di Indonesia menerapkan program pemerintahan elektronik atau "e-Government" pada 2018.

Wakil Ketua KPK Basarian Pandjaitan, di Jayapura, Rabu, mengatakan jika seluruh provinsi sudah menerapkan sistem itu maka akan dapat menekan peluang tindak pidana korupsi.

"Juni tahun lalu saya sempat ke sini, dan program ini baru dalam pembahasan, kaget juga, karena rupanya tanpa pendampingan oleh Jawa Barat yang sudah terlebih dahulu menerapkan program ini, Papua sudah punya tim sendiri dan langsung diluncurkan," katanya.

Basaria menjelaskan pihaknya akan terus melakukan pendampingan dalam pelaksanaan dan penerapan sistem e-Government ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

"KPK punya pemikiran bahwa untuk wujudkan tata kelola yang baik, harus ada transparansi, begitu pun tata kelola yang bersih juga harus ada tranparansi," ujarnya.

Program tersebut diwujudkan dalam bentuk aplikasi mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), perencanaan "budgeting" dan seterusnya.

"Untuk itu kami sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua yang sudah meluncurkan sistem e-Government ini," katanya lagi. (*)

E-goverment , E-Planning , Indonesia Article , Majulah Papua , Papua , Papua Indonesia , Pariwisata papua , Save Papua , West Papua

KPK berharap seluruh provinsi terapkan "e-government" pada 2018

Papua Tercinta Wednesday, March 8, 2017

NewsPapua - Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) membentuk tim pembina aplikasi "e-planning" dalam perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, guna merespon kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang efektif.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sri Wahyuningsih, di Jayapura, Rabu, mengatakan pembentukan tim pembina aplikasi "e-planning" itu sebagai respon atas tujuh masalah substansial terkait penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

"Tim ini merupakan desk atau tempat bagi seluruh pemerintah daerah (pemda) berkonsultasi terkait penerapan `e-planning` yang masuk dalam sistem `e-government`," katanya.

Menurut Sri, kebijakan ini juga mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan aplikasi "e-planning" dalam setiap pembangunan daerah mulai 2017 sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 640/3761/SJ pada 10 Oktober 2016.

"Kami memerintahkan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah untuk melakukan review dokumen perencanaan dan pembangunan serta dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 50/781/B.1/IJ padal 24 Agustus 2016," ujarnya.

Dia mengakui pihaknya menyambut baik atas pelaksanaan "e-government" karena hal itu merupakan inovasi dan terobosan penting yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

"Untuk itu, kami berharap aplikasi `e-government` mampu menghadirkan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah yang lebih berkualitas dan transparan," katanya lagi.

Dia menambahkan esensi dari setiap penggunaan elektronik di sektor pemerintahan adalah dalam rangka membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintah. (*)

E-Planning , Indonesia Article , Majulah Papua , Papua , Papua Indonesia , Pariwisata papua , Save Papua , West Papua

Kemendagri bentuk tim pembina aplikasi "e-planning"

Papua Tercinta

Gubernur Papua Lukas Enembe, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dan Plt Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih ketika mendengarkan demonstrasi mengenai penerapan e-Government dalam sistem pembayaran perizinan di Papua, pada Rabu (8/3) bertempat di bagian depan gedung Sasana Krida, di Jayapura. (Foto: Antara Papua/Hendrina Dian Kandipi)

Untuk itu, upaya perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan pada awal masa kepemimpinan di mana, telah meletakkan pondasi guna perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

NewsPapua - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meluncurkan sistem "e-government" di lingkungannya untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik bagi masyarakat Bumi Cenderawasih pada berbagai bidang.

Peluncuran ini ditandai dengan penandatanganan regulasi pendukung implementasi program tersebut oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dengan disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dan Pelaksana Tugas Dirjen Kemendagri Sri Wahyuningsih.

Selain itu juga oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Taufik Hanafi serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Surabaya dan Jawa Barat disertai demonstrasi penggunaan alat pembayaran perizinan.

Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Rabu, mengatakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan salah satu misi yang dilaksanakan untuk menjadikan Papua dan masyarakatnya Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

"Untuk itu, upaya perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan pada awal masa kepemimpinan di mana, telah meletakkan pondasi guna perbaikan pengelolaan keuangan daerah," katanya.

Dia menjelaskan perbaikan ini melalui sejumlah regulasi antara lain pengelolaan dana otonomi khusus yang dibagikan dan peruntukannya diperjelas, yakni memberikan porsi yang lebih besar kepada kabupaten/kota.

"Kami menyadari bahwa untuk membawa perubahan positif pada kehidupan masyarakat, harus didasari dengan tata kelola yang baik dan akuntabel, maka satupun anggaran yang jatuh di Papua harus bisa digunakan dengan baik," ujarnya.

Dia menambahkan pelayanan yang efektif dan efisien akan memberikan manfaat bagi masyarakat di mana transparansi akan memudahkan mekanisme akuntabilitas sosial di mana masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan. (*)

E-goverment , Indonesia , Indonesia Article , Majulah Papua , Papua , Papua Indonesia , Save Papua , West Papua

Pemprov Papua luncurkan program "e-Government"

Papua Tercinta

NewsPapua - Setelah Kota Jayapura dan Merauke, Bank Indonesia menargetkan 2017 ini Mimika dan beberapa kota di Papua untuk ikut dalam survei harga pangan.

“Survei ini kan baru di Jayapura dan Merauke, Timika mulai tahun ini, dan beberapa kota lainnya di Papua akan juga masuk secara bertahap,” ujar Joko Supratikto kepada Jubi, Selasa (7/3/2017).

Dengan survei ini, kata Joko, pihaknya akan mengetahui secara ‘real’ atau nyata di tiap kabupaten yang ada di Papua. Yang akan disurvei tak hanya pasar modern, tapi juga pasar tradisional di tiap kabupaten.

“Komoditas-komoditas tertentu penyumbang inflasi disurvei, jadi kita lihat secara real berapa harga komoditas di tiap daerah dan kemudian ter-update di Pusat Informasi Harga Strategis Pangan (PIHPS) Nasional ,” ujarnya.

Dengan begitu, Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat melakukan upaya stategis dan solusi mengatasi inflasi dari komoditas tersebut.

“Ini diwajibkan secara nasional oleh seluruh BI Perwakilan Provinsi untuk melakukan itu, dan kami harap ada penambahan kabupaten secara bertahap,” ujarnya.

BI Papua, katanya, masih kesulitan untuk mencari tim surveyor di daerah, sebab biasanya bekerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi. Namun tidak semua daerah ada.

Bupati Merauke Fredy Gebze mengatakan, pada prinsipnya sangat mendukung upaya pemerintah terhadap pengendalian harga pangan di suatu daerah.

“Ini langkah baik dan pembentukan TPID daerah bisa menjadikan ini terukur,” katanya.

Ia tak menampik, kabupaten Merauke sebagai salah satu pilot project, karena potensi pasar dengan tren pertumbuhan yang meningkat, tak hanya produk untuk konsumsi di wilayah sendiri, juga untuk wilayah lain. (*)

Indonesia , Indonesia Article , Majulah Papua , Papua , Papua Indonesia , West Papua

BI targetkan seluruh kabupaten di papua masuk survei harga Pangan Nasional

Papua Tercinta

NewsPapua - General Manajer PT Telkom Witel Papua Lonely Baringin Mangaranap membenarkan adanya rencana mematikan SMPCS untuk wilayah Biak - Manokwari yang akan berlangsung 19-26 Januari 2017.

"Iya itu benar, kami akan mematikan jaringan SMPCS wilayah Manokwari -Biak dan Sarmi, sehingga wilayah tersebut akan di-backup melalui satelit," ujar Lonely kepada wartawan, Rabu (18/1/2017).

Untuk Papua, khususnya di Jayapura, tambahnya, hal itu tak mempengaruhi karena Telkom sudah menggunakan satelit sejak SMPCS putus.

"Yang pengaruh adalah Biak-Manokwari dan kami sudah prepare menggunakan satelit untuk melayani voice, SMS, dan internet," katanya.

General Manager ICT Telkomsel Papua - Maluku Muhamad Muslih mengatakan, pihaknya telah siap dengan satelit untuk adanya rencana yang telah diumumkan.

"Kami juga siap melayani dengan satelit untuk itu," tegasnya. (*)

FreePort , Indonesia , Indonesia Article , Majulah Papua , Papua , Papua Indonesia , Save Papua , West Papua

Telkom pastikan penggunaan satelit untuk Biak-Manokwari

Papua Tercinta Tuesday, March 7, 2017

NewsPapua - Telkomsel memberikan bantuan kepada warga korban longsor 28 Februari 2017di Kabupaten Pegunungan Arfak di Kampung Coisi dan Mbigma, Distrik Minyambouw.

Manager Branch Sorong, Jefri S Kamudi yang membawahi wilayah Manokwari mengatakan, pihaknya turut prihatin atas musibah yang menimpa korban.

“Ini wujud kepedulian Telkomsel kepada masyarakat, kami tidak hanya hadir dalam teknologi telekomunikasi dengan membuka akses komunikasi di daerah-daerah, namun kami selalu berusaha melaksanakan tanggung jawab sosial kemasyarakatan,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima Jubi, Minggu (5/3/2017).

Telkomsel bersama mitra distributor CV MPG (Metrochilon Papuana Gemilang) memberikan bantuan logistik seperti beras, mie, dan ikan kaleng untuk membantu kebutuhan sehari-hari korban yang diterima langsung ketua gereja di Kabupaten Pegunungan Arfak pada Sabtu, 4 Maret 2017.

Seperti dikutip Tempo.com sedikitnya 20 kepala keluarga di Kampung Coisi dan Mbigma Distrik Minyambouw kehilangan tempat tinggal akibat longsor menimbun 6 rumah. Meski tidak ada korban jiwa namun warga di dua kampung itu masih terancam dengan longsor susulan yang sewaktu-waktu bisa terjadi jika intensitas hujan meningkat. (*)

Indonesia , Indonesia Article , Papua , Papua Indonesia , Save Papua , West Papua

Telkomsel bantu korban longsor Pegunungan Arfak

Papua Tercinta

NewsPapua - Lagi tudingan bahwa Freeport lebih banyak menjadi momok bagi kelangsungan rakyat Papua ketimbang manfaat datang dari elemen gerakan sosial di Jakarta.

Kali ini protes datang dari Papua Itu Kita (PIK), sebuah komunitas solidaritas untuk kemanusiaan dan keadilan di Papua berbasis di Jakarta.

“Dengan berlandaskan Kontrak Karya yang mulanya ditandatangani pada tahun 1967 dan diperpanjang hingga tahun 2021 mendatang, PTFI telah, dan akan terus menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat Papua dan kerugian bagi Indonesia,” demikian menurut rilis Papua Itu Kita yang diterima redaksi Sabtu (25/2/2016).

Pasalnya, menurut PIK, kehadiran Freeport sudah terbukti menimbulkan kehilangan hak, kekisruhan sosial-ekonomi, penderitaan bagi penduduk asli setempat, penghancuran budaya, dan kerusakan lingkungan, karena tidak menghormati hak-hak masyarakat setempat.

PIK juga mengingatkan bahwa KK I PT. FI tahun 2967 itu illegal, karena dilakukan sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

“KK I dilaksanakan 2 tahun sebelum PEPERA, yaitu 1967, dan Papua saat itu hanya diawasi oleh Indonesia sebagai perwakilan PBB dan belum secara resmi menjadi wilayah hukum Indonesia, dan perdebatan status Papua pada masa awal KK I menjadi masalah politik yang belum selesai,” tulis PIK.

‘Usir’ Freeport

Mengutip catatan LSM Imparsial dan KontraS, PIK secara khusus juga menyoroti peran TNI Polri dalam bisnis keamanan PT. FI. Dalam rilisnya itu PIK menyebutkan

“Imparsial mengungkapkan bahwa pada tahun 1995-2004 Polri dan TNI telah menerima aliran dana sebesar US$ 64 Juta dan US$ 1 juta pada tahun 2010 dari PTFI. Sedangkan KontraS juga melaporkan tiap bulannya anggota Polri memperoleh honor Rp 1,25 juta oleh manajemen PTFI,” tulisnya.

Pada tahun 2011 lalu, Indonesia Police Watch (IPW), menurut PIK juga pernah mendorong agar KPK mengusut “bantuan dana” sebesar US$ 14 juta yang dialirkan oleh PTFI pada Polri dan TNI.

Atas dasar hal tersebut, PIK menuntut agar PT. FI ditutup dan asetnya dikembalikan ke negara dan rakyat Papua. Mereka juga meminta kelangsungan pembicaraan terkait PT. FI agar melibatkan masyarakat adat papua, DPRD, dan elemen masyarakat Papua.

Terpisah, Direktur Pusat Budaya dan Hak-Hak Masyarakat (PUSAKA) Papua, Franky Samperante dilansir IndoPress, Jumat (24/2) mengatakan warga tidak terpengaruh terkait perdebatan Freeport.

Menurut Franky, perdebatan soal Freeport yang ramai saat ini hanya soal bagi-bagi untung antara PT Freeport dan pemerintah, namun sama sekali mengacuhkan nasib warga Papua sendiri.

“Sejak Freeport mulai ada di Papua, itu belum ada satu forum atau kesempatan buat masyarakat untuk suarakan aspirasinya terkait hak-hak mereka,”