Wakil Ketua KPK Basarian Pandjaitan, di Jayapura, Rabu, mengatakan jika seluruh provinsi sudah menerapkan sistem itu maka akan dapat menekan peluang tindak pidana korupsi.
"Juni tahun lalu saya sempat ke sini, dan program ini baru dalam pembahasan, kaget juga, karena rupanya tanpa pendampingan oleh Jawa Barat yang sudah terlebih dahulu menerapkan program ini, Papua sudah punya tim sendiri dan langsung diluncurkan," katanya.
Basaria menjelaskan pihaknya akan terus melakukan pendampingan dalam pelaksanaan dan penerapan sistem e-Government ini sehingga dapat berjalan dengan baik.
"KPK punya pemikiran bahwa untuk wujudkan tata kelola yang baik, harus ada transparansi, begitu pun tata kelola yang bersih juga harus ada tranparansi," ujarnya.
Program tersebut diwujudkan dalam bentuk aplikasi mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), perencanaan "budgeting" dan seterusnya.
"Untuk itu kami sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua yang sudah meluncurkan sistem e-Government ini," katanya lagi. (*)
No comments