Gubernur Papua Lukas Enembe, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dan Plt Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih ketika mendengarkan demonstrasi mengenai penerapan e-Government dalam sistem pembayaran perizinan di Papua, pada Rabu (8/3) bertempat di bagian depan gedung Sasana Krida, di Jayapura. (Foto: Antara Papua/Hendrina Dian Kandipi)
Untuk itu, upaya perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan pada awal masa kepemimpinan di mana, telah meletakkan pondasi guna perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
NewsPapua - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meluncurkan sistem "e-government" di lingkungannya untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik bagi masyarakat Bumi Cenderawasih pada berbagai bidang.
Peluncuran ini ditandai dengan penandatanganan regulasi pendukung implementasi program tersebut oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dengan disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dan Pelaksana Tugas Dirjen Kemendagri Sri Wahyuningsih.
Selain itu juga oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Taufik Hanafi serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Surabaya dan Jawa Barat disertai demonstrasi penggunaan alat pembayaran perizinan.
Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Rabu, mengatakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan salah satu misi yang dilaksanakan untuk menjadikan Papua dan masyarakatnya Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
"Untuk itu, upaya perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan pada awal masa kepemimpinan di mana, telah meletakkan pondasi guna perbaikan pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Dia menjelaskan perbaikan ini melalui sejumlah regulasi antara lain pengelolaan dana otonomi khusus yang dibagikan dan peruntukannya diperjelas, yakni memberikan porsi yang lebih besar kepada kabupaten/kota.
"Kami menyadari bahwa untuk membawa perubahan positif pada kehidupan masyarakat, harus didasari dengan tata kelola yang baik dan akuntabel, maka satupun anggaran yang jatuh di Papua harus bisa digunakan dengan baik," ujarnya.
Dia menambahkan pelayanan yang efektif dan efisien akan memberikan manfaat bagi masyarakat di mana transparansi akan memudahkan mekanisme akuntabilitas sosial di mana masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan. (*)
Peluncuran ini ditandai dengan penandatanganan regulasi pendukung implementasi program tersebut oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dengan disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dan Pelaksana Tugas Dirjen Kemendagri Sri Wahyuningsih.
Selain itu juga oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Taufik Hanafi serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Surabaya dan Jawa Barat disertai demonstrasi penggunaan alat pembayaran perizinan.
Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Rabu, mengatakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan salah satu misi yang dilaksanakan untuk menjadikan Papua dan masyarakatnya Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
"Untuk itu, upaya perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan pada awal masa kepemimpinan di mana, telah meletakkan pondasi guna perbaikan pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Dia menjelaskan perbaikan ini melalui sejumlah regulasi antara lain pengelolaan dana otonomi khusus yang dibagikan dan peruntukannya diperjelas, yakni memberikan porsi yang lebih besar kepada kabupaten/kota.
"Kami menyadari bahwa untuk membawa perubahan positif pada kehidupan masyarakat, harus didasari dengan tata kelola yang baik dan akuntabel, maka satupun anggaran yang jatuh di Papua harus bisa digunakan dengan baik," ujarnya.
Dia menambahkan pelayanan yang efektif dan efisien akan memberikan manfaat bagi masyarakat di mana transparansi akan memudahkan mekanisme akuntabilitas sosial di mana masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan. (*)
No comments