Portal Informasi Papua: E-Planning

Results for "E-Planning"

NewsPapua - Minister of Communications and Information Technology (MCIT) Rudiantara said the project financing package Palapa Ring Fiber Optic east packages have been met.

Previously, the cooperation agreement Palapa Ring project east package co-signed by the parties involved in September 2016.

The agreement was signed between MCIT Rudiantara, PT Palapa East Telematics, and the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (PII).

"After six months of passing a series of financing and fulfillment process of fulfilling the preliminary requirements, today through pernyataaan letter states that the cooperation agreement will be effective," said Rudiantara at the Ministry of Communications and Information Technology, Jakarta, Wednesday (03/29/2017).

With the fulfillment of this financing package, Eastern Palapa Ring project which was won by a consortium Moratelindo - IBS - Smart Telecom, could begin immediately.

"Once an agreement is declared effective, PT Palapa East next Telematics obligated to make the construction process during ja GKA 18 months," he explained.

The PT Palapa Eastern Enterprises Implementing Telematics is formed by a consortium Moratelindo - IBS - Smart Telecom and PT PII.

To finance the Palapa Ring for all packages using schema-Government Cooperation Enterprises (KPBU), according to Presidential Decree 38 of 2015, and the concept is a BOOT (Build-Own-Operate-Transfer).

Meanwhile on the package Palapa Ring East, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) led syndicated project financing Palapa Ring Package East Rp 4 trillion, along with four other banks, namely, Bank ICBC Indonesia, Bank Papua, Bank Maluku, North Maluku, and Bank Sulselbar.

In such financing, BNI has a role as a mandated lead arranger or syndication leader and bookrunner and financing channeled to PT East Palapa project Telematics as a business entity.

For information, the Palapa Ring Project is one of the strategic projects of government and included in the Master Plan of the National Broadband Plan (Broadband Indonesia from 2014 to 2019).

This project is a network construction of national fiber optic backbone that connects all parts of Indonesia, so the existence of broadband access (broadband) can be enjoyed by the general public.

The project is divided into three packages namely Package Palapa Ring West, Central, and East. Eastern Palapa Ring project will reach the province of East Nusa Tenggara, Maluku, Papua and West Papua with a total network length of 8,400 kilometers, the longest in the two previous projects.

E-Planning , English Article , Indonesia , Papua , Papua Indonesia , West Papua

Financing packages Eastern Palapa Ring Project Has Fulfilled

Dana Wednesday, March 29, 2017

NewsPapua - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap seluruh provinsi di Indonesia menerapkan program pemerintahan elektronik atau "e-Government" pada 2018.

Wakil Ketua KPK Basarian Pandjaitan, di Jayapura, Rabu, mengatakan jika seluruh provinsi sudah menerapkan sistem itu maka akan dapat menekan peluang tindak pidana korupsi.

"Juni tahun lalu saya sempat ke sini, dan program ini baru dalam pembahasan, kaget juga, karena rupanya tanpa pendampingan oleh Jawa Barat yang sudah terlebih dahulu menerapkan program ini, Papua sudah punya tim sendiri dan langsung diluncurkan," katanya.

Basaria menjelaskan pihaknya akan terus melakukan pendampingan dalam pelaksanaan dan penerapan sistem e-Government ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

"KPK punya pemikiran bahwa untuk wujudkan tata kelola yang baik, harus ada transparansi, begitu pun tata kelola yang bersih juga harus ada tranparansi," ujarnya.

Program tersebut diwujudkan dalam bentuk aplikasi mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), perencanaan "budgeting" dan seterusnya.

"Untuk itu kami sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua yang sudah meluncurkan sistem e-Government ini," katanya lagi. (*)

E-goverment , E-Planning , Indonesia Article , Majulah Papua , Papua , Papua Indonesia , Pariwisata papua , Save Papua , West Papua

KPK berharap seluruh provinsi terapkan "e-government" pada 2018

Papua Tercinta Wednesday, March 8, 2017

NewsPapua - Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) membentuk tim pembina aplikasi "e-planning" dalam perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, guna merespon kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang efektif.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sri Wahyuningsih, di Jayapura, Rabu, mengatakan pembentukan tim pembina aplikasi "e-planning" itu sebagai respon atas tujuh masalah substansial terkait penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

"Tim ini merupakan desk atau tempat bagi seluruh pemerintah daerah (pemda) berkonsultasi terkait penerapan `e-planning` yang masuk dalam sistem `e-government`," katanya.

Menurut Sri, kebijakan ini juga mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan aplikasi "e-planning" dalam setiap pembangunan daerah mulai 2017 sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 640/3761/SJ pada 10 Oktober 2016.

"Kami memerintahkan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah untuk melakukan review dokumen perencanaan dan pembangunan serta dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 50/781/B.1/IJ padal 24 Agustus 2016," ujarnya.

Dia mengakui pihaknya menyambut baik atas pelaksanaan "e-government" karena hal itu merupakan inovasi dan terobosan penting yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

"Untuk itu, kami berharap aplikasi `e-government` mampu menghadirkan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah yang lebih berkualitas dan transparan," katanya lagi.

Dia menambahkan esensi dari setiap penggunaan elektronik di sektor pemerintahan adalah dalam rangka membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintah. (*)