NewsPapua - Setelah Kota Jayapura dan Merauke, Bank Indonesia menargetkan 2017 ini Mimika dan beberapa kota di Papua untuk ikut dalam survei harga pangan.
“Survei ini kan baru di Jayapura dan Merauke, Timika mulai tahun ini, dan beberapa kota lainnya di Papua akan juga masuk secara bertahap,” ujar Joko Supratikto kepada Jubi, Selasa (7/3/2017).
Dengan survei ini, kata Joko, pihaknya akan mengetahui secara ‘real’ atau nyata di tiap kabupaten yang ada di Papua. Yang akan disurvei tak hanya pasar modern, tapi juga pasar tradisional di tiap kabupaten.
“Komoditas-komoditas tertentu penyumbang inflasi disurvei, jadi kita lihat secara real berapa harga komoditas di tiap daerah dan kemudian ter-update di Pusat Informasi Harga Strategis Pangan (PIHPS) Nasional ,” ujarnya.
Dengan begitu, Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat melakukan upaya stategis dan solusi mengatasi inflasi dari komoditas tersebut.
“Ini diwajibkan secara nasional oleh seluruh BI Perwakilan Provinsi untuk melakukan itu, dan kami harap ada penambahan kabupaten secara bertahap,” ujarnya.
BI Papua, katanya, masih kesulitan untuk mencari tim surveyor di daerah, sebab biasanya bekerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi. Namun tidak semua daerah ada.
Bupati Merauke Fredy Gebze mengatakan, pada prinsipnya sangat mendukung upaya pemerintah terhadap pengendalian harga pangan di suatu daerah.
“Ini langkah baik dan pembentukan TPID daerah bisa menjadikan ini terukur,” katanya.
Ia tak menampik, kabupaten Merauke sebagai salah satu pilot project, karena potensi pasar dengan tren pertumbuhan yang meningkat, tak hanya produk untuk konsumsi di wilayah sendiri, juga untuk wilayah lain. (*)
Dengan survei ini, kata Joko, pihaknya akan mengetahui secara ‘real’ atau nyata di tiap kabupaten yang ada di Papua. Yang akan disurvei tak hanya pasar modern, tapi juga pasar tradisional di tiap kabupaten.
“Komoditas-komoditas tertentu penyumbang inflasi disurvei, jadi kita lihat secara real berapa harga komoditas di tiap daerah dan kemudian ter-update di Pusat Informasi Harga Strategis Pangan (PIHPS) Nasional ,” ujarnya.
Dengan begitu, Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat melakukan upaya stategis dan solusi mengatasi inflasi dari komoditas tersebut.
“Ini diwajibkan secara nasional oleh seluruh BI Perwakilan Provinsi untuk melakukan itu, dan kami harap ada penambahan kabupaten secara bertahap,” ujarnya.
BI Papua, katanya, masih kesulitan untuk mencari tim surveyor di daerah, sebab biasanya bekerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi. Namun tidak semua daerah ada.
Bupati Merauke Fredy Gebze mengatakan, pada prinsipnya sangat mendukung upaya pemerintah terhadap pengendalian harga pangan di suatu daerah.
“Ini langkah baik dan pembentukan TPID daerah bisa menjadikan ini terukur,” katanya.
Ia tak menampik, kabupaten Merauke sebagai salah satu pilot project, karena potensi pasar dengan tren pertumbuhan yang meningkat, tak hanya produk untuk konsumsi di wilayah sendiri, juga untuk wilayah lain. (*)
No comments