Portal Informasi Papua

Ransiki, Rendahnya partisipasi perempuan dalam ruang demokrasi, menjadi kefokusan di mata publik, Majelis Rakyat Papua Barat ( MR-PB), dalam sosialisasi pada 1 Mey 2017 yang di laksanakan di balai Kampung Kobrey, dalam rangka membangung krakter keperempuanan Papua, dan sumber daya manusia (SDM) setiap individu, agar mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan publik, adalah konsep dasar MRPB di Bidang Keperempuanan yang di jelaskan dalam sosialisasi tersebut.

Selain membangun SDM, perempuan harus bersatu dalam bidang-bidang keperempuanan, guna mengembalikan harkat dan martabat keperempuanan yang selalu di anggap lemah di tengah-tengah masyarakat. ungkap SALOMINA INYOMUSI S,km (Ketua Ikatan Perempuan ARFAK), yang sekaligus menjadi moderator dalam sosialisasi yang di hadiri oleh beberapa tokoh-tokoh Perempuan Papua yang berada Di Manokwari Selatan. Keterlibatan perempuan dalam sosialisasi MR-PB Perwakilan Perempuan, kegiatan ini dihadiri oleh berapa suku dari Perwakilan Perempuan termasuk, Suku Biak, Serui, selain dari suku besar Arfak di Distrik Ransiki, adapun tokoh-tokoh Agama yang sempat menghadiri (Perwakilan Perempuan) dan beberapa tokoh Perempuan Lainnya.

Target perekrutan yang diharapkan dari MR-PB perwakilan Perempuan, Kab. Mansel yang diwakilkan oleh Salomina Inyomusi S. Km tidak maksimal, minat dari Perempuan Papua dalam Kancah Perpolitikan tidak memenuhi standar maupun kuantitas. Syarat yang diberikan Oleh MR-PB pun terlalu berlebihan, kebijakan yang tidak demokratis, bahwa setiap anggota yang mengikuti seleksi MR-PB harus memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau paling tidak harus berumur 30 tahun. Ini terlihat meresahkan oleh segelintir orang dan meniadakan potensi generasi muda khususnya kaum perempuan, seharusnya perempuan juga diberi ruang untuk mengembangkan potensi Diri melalui lembaga MR-PB. Dengan semangat dan keinginan yang maju sehingga adanya lembaga ini, tentu bisa memberi langkah-langkah yang baik, oleh karnanya proses edukasi sebagai dasar pijakan terhadap kemajuan Perempuan Papua Lainnya melalui kegiatan-kegiatan tersebut (MR-PB), begitu ujar Ibu Salo.

HARAPAN PEREMPUAN PAPUA

Sosialisasi MR-PB Perwakilan Perempuan Kab. Manokwari Selatan memberikan angin segar dalam dinamika perpolitikan. Ini seharusnya menjadi batu Loncatan Pemerintah Daerah untuk Melihat Potensi Perempuan Papua sehingga bisa terlibat dalam mendorong pembangunan Daerah. Dukungan yang datang dalam Kegiatan Sosialisasi MR-PB tidak dihadiri oleh pemerintah Kab. Mansel, Kegiatan di maksud hanya dihadiri oleh KETUA DAS Bapak Yusuf Kawey selaku anggota Dewan dan tim Seleksi MR-PB Perwakilan Perempuan.

MR-PB Perwakilan Perempuan merupakan hal yang patut didukung oleh elemen Masyarakat PAPUA, khususnya (kalangan Perempuan). Untuk menunjukan bahwa Perempuan Papua juga bisa memberi konstribusi baik terhhadap perkembangan dan kemajuan daerah.

N. B. P, (Jumat/05/05/2017)

SOSIALISASI MR-PB PERWAKILAN PEREMPUAN MANOKWARI SELATAN TAK BEGITU MASSIF

Unknown Friday, May 5, 2017

Ransiki, Rendahnya partisipasi perempuan dalam ruang demokrasi, menjadi kefokusan di mata publik, Majelis Rakyat Papua Barat ( MR-PB), dalam sosialisasi pada 1 Mey 2017 yang di laksanakan di balai Kampung Kobrey, dalam rangka membangung krakter keperempuanan Papua, dan sumber daya manusia (SDM) setiap individu, agar mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan publik, adalah konsep dasar MRPB Bidang Keperempuanan yang di jelaskan dalam sosialisasi tersebut.

HARAPAN PEREMPUAN PAPUA

N. B. P, (Jumat/05/05/2017)

SOSIALISASI MR-PB PERWAKILAN PEREMPUAN MANOKWARI SELATAN TAK BEGITU MASSIF

Unknown

Ransiki, Bangsa Indonesia mengalami masalah serius yaitu kemunduran dari semua segi, dan hal ini yang membuat kita jauh dari cita-cita awal Bangsa, memajukan kesejahteraan bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa yang seharusnya sesuai dengan UU no 28C Ayat 1, (Berhak Mendapat Pendidikan), serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya-adat istiadat, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Hal ini diungkap langsung dalam pembukaan Kongres PGRI ke-1 Manokwari Selatan (Senin/3/april/2017), oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Manokwari Selatan Drs. Simson Karonggear. Dalam sambutan Beliau banyak mengatakan bahwa kemajuan Bangsa Ini adalah dengan memajukan Pendidikan. Ketertinggalan pendidikan dapat mengakibatkan Bangsa ini lemah bisa diombangambingkan oleh dunia Luar. Unsur terpenting dalam Pendidikan adalah Guru, dan ini merupakan hal yang harus menjadi Prioritas utama dalam perbaikan Mutu Pendidikan. Begitupula Mutu Pendidikan di Kabupaten Manokwari selatan. Untuk mencapai Mutu Yang baik maka Guru atau Pendidik juga harus memiliki Kompetensi dan Prefesionalis yang Baik, sehingga Kecintaan Mereka terhadap Profesi Guru tak hanya sebatas Pekerjaan Mengajar anak Didik untuk Pintar tapi menjadi Manusia yang Utuh.

Masalah yang terjadi di Papua Barat, khususnya Manokwari selatan terkait dengan Mutu atau Kualitas Pendidikan bukan hanya unsur terpenting dari Pendidikan itu (Guru) tapi Unsur dari anak didik, orang tua, masyarakat juga sangat mempengaruhi bagaimana Pendidikan di Manokwari selatan ini. Unsur yang lain adalah, infrastuktur dari pendidikan, ruang Belajar yang seharusnya Layak untuk membuat anak didik nyaman belajar, masih belum terpenuhi, masih ada beberapa ruang kelas yang memakai ruang pembatas dari Kayu/papan, kerusakan beberapa sekolah, kebutuhan rumah Guru yang di targetkan masih tersisa 108 rumah Guru. Serta masih ada bebrapa Guru-guru yang statusnya masih Honorer.

Organisasi Independen

Harapan dari Kongres PGRI ke-1, adalah menjadikan Organisasi Independen yang terbuka terhadap seluruh elemen Masyarakat, terutama Guru, aktivis Pendidikan, Pemerhati Pendidikan, serta Pemerintah Kabupaten Mansel. Organisasi ini diharapkan tidak terlibat dan mendukung siapapun itu dalam pesta-pesta Politik. Organisasi ini harus bersikap netral, tidak berpihak sehingga mengakibtakn tidak bergeraknya roda organisasi.

Dengan demikian Kongres PGRI ini dapat memantapkan Tujuan-tujuan Organisasi sebagai Wadah dalam menghimpun seluruh maslah-masalah Pendidikan di Manokwari selatan, serta bias membantu mencari Solusi dalam perbaikan Mutu Pendidikan di Manokwari Selatan.

(GTA)/April/03/2017

KONGRES PGRI KE-1 MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MANSEL

Unknown Wednesday, May 3, 2017

Newspapua - A group of Papuan youths in Jayapura City who are members of the Papua Youth Student Movement of Indonesia (Gemapi) held a work to clean up the Pepera Statue, monument located at Sam Ratulangi Road, North Jayapura District, Jayapura Regency, Papua Province.

Chairman Gemapi Papua Abel A Sawaki on the sidelines of the activity said the work of bhakti in the form of cleaning and painting has become a regular agenda always done by youth in the city of Jayapura in the last two years. "So, today we are students and youths who are members of Gemapi cleaning, painting historic monument of Pepera Statue which was done since Thursday (27/4) to this day and cooperate with Mall Jayapura manager," he said.

According to him, the youth or students of today look less concerned with history, let alone know the history of good and true, so with the work of bhakti work is expected to arouse more sense of care of the history of the nation. "The monument of Pepera is a symbol of a choice from the Papuan people to want to be with this country so that the future will have a better life." Following today's youth friends are apathetic, indifferent to history, "he said. "Looks like this is trivial but do not forget that big people should not forget history, so remember youth friends if they want to be leaders or heads of regions, heads of service, and really care about society, then must know history, I think that's it , "He continued. Abel added that the same activities were also carried out by the management of Gemapi in several districts such as in Mimika, Merauke and Yapen Islands.

English Article , Indonesia , Nature , Papua , Papua Indonesia

Papuan Youth Work to Clean Pepera Statue

Dana Sunday, April 30, 2017

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Keluarga dua Tahanan Politik (Tapol) Papua, Jemmy Magai Yogi dan Demianus Magai Yogi, menyampaikan terima kasih kepada koordinator Penasehat Hukum dan Perkumpulan Advokat/Pengacara HAM Untuk Papua, Gustaf Rudolf Kawer beserta dua stafnya.

Hal ini diungkapkan Papuana Yogi, kakak kandung dari kedua terdakwa, kepada suarapapua.com, melalui telepon seluler, Minggu (23/4/2017), menanggapi putusan Pengadilan Negeri (PN) Nabire tak terlepas dari kerja keras tim penasehat hukum mengadvokasi kasus tersebut selama persidangan.

“Terima kasih banyak karena mereka telah setia mendampingi kedua terdakwa dari sidang pertama (30/1/2017) digelar hingga sidang terakhir (12/4/2017),” katanya.

Selain itu, menurut Papuana, ucapan terimakasih itu disampaikan juga karena putusan hukuman pidana yang dijatuhkan Hakim Ketua pada Rabu (12/4/2017) di Pengadilan Negeri Nabire terhadap kedua saudaranya selama 15 bulan terhitung semenjak ditahan tahun lalu, sangat memuaskan.

“Hanya ucapan terimakasih yang kami bisa ucapkan kepada saudara Gustaf dan dua stafnya, karena awalnya kami keluarga pikir hukuman yang akan dijatuhkan kepada kedua saudara kami berat. Tetapi rupanya tidak, mereka akan bebas bulan Desember mendatang. Ini hasil kerja keras mereka,” tuturnya.

Luar biasanya lagi, menurut dia, karena mereka telah mempertaruhkan nyawa serta mengorbankan seluruh tenaga, waktu dan pikiran hanya untuk membela kedua saudaranya.

“Sekali lagi hanya Tuhan dan alam Papua memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka selanjutnya,” ucap Papuana.

Tinus Pigai, tokoh pemuda Paniai, menyampaikan hal yang sama. Kata Tinus, sejak awal mendampingi kedua terdakwa secara mental mereka sudah merada dalam tekanan, namun tak gentar. Ini luar biasa.

“Sebagai manusia biasa tentu mental terganggu walaupun itu pekerjaan mereka. Untuk itu, kami berterima kasih sekali,” ucapnya.

Diceritakan pengalaman selama persidangan berlangsung dari awal hingga selesai, kedua pengacara, Fera Mersy dan Andreas, yang mewakili Gustaf Kawer mengaku sering diancam dan diteror oknum tertentu.

“Saya bilang mereka luar biasa karena pernah mereka cerita bahwa mereka sering diintai oleh orang tak dikenal saat berada di rumah ataupun saat di jalan,” tutur Tinus.

Di lain kesempatan, salah satu anggota dari kedua terdakwa yang namanya tak mau disebutkan, menyampaikan ucapan yang sama kepada tim penasehat hukum.

“Dari kami tidak ada kata apa-apa yang bisa kami sampaikan kepada pengacara Gustaf Kawer dan kawan-kawannya. Bapa Yesus berkati mereka,” katanya ketika ditemui media ini.

Diberitakan sebelumnya, kedua terdakwa ditangkap Timsus Polda Papua di pelataran Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, pada 13 November 2016 lalu. Ditangkap bersama dua terdakwa lainnya, Aloysius Kayame dan Jonah Wenda. Menjalani masa tahanan kurang lebih satu bulan di tahanan Polda Papua, tiga diantaranya dipindahkan ke Polres Nabire dan disidangkan di PN Nabire.

Setelah sidang pertama Senin (30/1/2017), sidang berikut ditunda karena tak didampingi pengacara. Sidang ketiga, Senin (13/2/2017), juga ditunda lantaran saksi kedua terdakwa tak hadir.

Jemmy dan Demianus pada sidang putusan, Rabu (12/4/2017), divonis penjara 1 tahun 3 bulan terhitung sejak ditahan. Sisa masa kurungan 8 bulan. Hakim ketua membacakan putusan, dakwaan pelapor tak dapat dibuktikan di hadapan hukum. Putusan ini mengabulkan nota pembelaan terdakwa pada sidang hari Senin (10/4/2017), dan lebih rendah dari tuntutan jaksa di persidangan.

Keluarga Dua Tapol Papua Berterima Kasih Kepada Pengacara Gustaf Kawer

Papua Tercinta Monday, April 24, 2017

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pada Awal April 2017 kemarin, situs resmi dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) diduga telah diputus akses internetnya secara sewenang – wenang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Selain situs milik AMP, ada juga empat situs lain yang ikut diblokir.

Pernyataan ini disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers, Perkumpulan Jubi, Yayasan Satu Keadilan, Papua Itu Kita dalam surat elektronik yang dikirim dari. Jakarta, selasa, 18 April 2017 kepada Suara Papua.

Dijelaskan, pemutusan akses ini berbarengan dengan situs-situs lainya yang juga menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua.

Situs yang diduga diputus akses internetnya adalah infopapua.org, tabloid-wani.com, papuapost.com, freepapua.com dan ampnews.org. Pemutusan terhadap situs-situs yang memberitakan tentang Papua sebelumnya sudah terjadi pada portal berita resmi yaitu suarapapua.com. Ia diblokir pada 4 November 2016.

Dan berkaitan dengan hal tersebut di atas dan jika Kominfo melalui Dirjen Aplikasi dan Informatika yang melakukan pemutusan akses tersebut, maka tindakan tersebut adalah sewenang-wenang dan melanggar kebebasan berekspresi.

Dugaan tersebut menguat karena alasan-alasan berikut:

Disebutkan, Pertama, Kominfo memblokir dengan tidak menggunakan dasar hukum yang kuat. Dan pembatasan hak asasi yang sah adalah melalui undang-undang berdasarkan Pasal 28J UUD 1945. Walaupun Pemerintah telah diberikan kewenangan melalui Pasal 40 ayat 2 UU ITE, namun implementasi pasal tersebut harus dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah dan sampai saat ini aturan tersebut belum ada.

Kedua, Kalaupun memang konten atau web www.ampnews.org dan website lainnya dianggap Kominfo melanggar ketentuan perundang-undangan, seharusnya pembatasan hak ini berdasarkan: Pembatasan yang dituangkan di dalam undang-undang dan dalam tujuan melindungi hak orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban umum di dalam masyarakat. (ICCPR 19 (3)).

Ketentuan pemblokiran harus jelas ditetapkan oleh undang-undang. Penentuan tentang konten, harus dilakukan oleh otoritas peradilan yang berwenang atau badan yang independen; Perintah pemblokiran harus dibatasi dalam ruang lingkup sesuai dengan persyaratan kebutuhan dan proporsionalitas dengan pasal 19 ayat 3 ICCPR;

Mempublikasikan rincian detail daftar situs yang diblokir disertai dengan alasan keharusan untuk memblokir. Penjelasan di situs terdampak terkait pemblokiran.

Dari kriteria di atas, tidak ada satupun yang dipenuhi oleh Kominfo. Yang ada hanya ketertutupan informasi mengenai pemblokiran.

Ketiga, www.ampnews.org adalah salah satu situs yang aktif dan kritis menyuarakan fakta kekerasan yang terjadi di Papua dan oleh karena itu, pemblokiran terhadap situs tersebut adalah salah satu bentuk pemutusan hak atas informasi masyarakat khususnya masyarakat Papua.

Keempat, jika pemutusan akses internet www.ampnews.org dimasukkan ke dalam kategori makar, maka hal tersebut sangatlah tidak tepat, karena Makar sebagaimana diatur dalam KUHP diterjemahkan dari kata aanslag yang dalam bahasa belanda dipahami sebagai gewelddadige aanval.

Pemaknaan gewelddadige aanval tersebut berdasarkan terjemahan bebas yang dalam bahasa Inggris memiliki arti violent attack sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah serangan kekerasan.

Jadi tindak pidana makar, seharusnya hanya terkait dengan tindakan yang bersifat menyerang/attack. Sehingga Tanpa adanya perbuatan menyerang/attack, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana makar.

Pemutusan akses tersebut bukan hanya pada website yang dikelola di dalam Papua, namun juga website yang dikelola di luar Papua seperti Freewestpapua.org, bennywenda.org, ulmwp.org

Oleh karena itu, kami mendesak agar:

1. Kominfo untuk membuka atau “menormalisasi” situs www.ampnews.org dan beberapa situs yang disebutkan diatas, serta memulihkan semua hak-hak dari kerugian yang telah dialami ampnews.org.

2. Kominfo untuk membuat mekanisme transparan terkait pemblokiran website yang menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

3. Kominfo untuk segera menghentikan pemblokiran situs-situs kritis di Papua karena pemblokiran adalah pelanggaran HAM.